Kejari Sekadau Tahan Dua Tersangka Dugaan Korupsi Pelayanan Tera

Redaksi Pontianak    10/09/2024    PEMDA    Comment   

Konferensi pers Kejari Sekadau terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan tera atau tera ulang di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. (Foto:yt)

SEKADAU, (Iknborneo.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekadau mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan tera atau tera ulang di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Dua tersangka yang terlibat, yakni GDS dan R, telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Sanggau, Rabu (9/10/2024). GDS merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Sekadau, sementara R adalah direktur perusahaan yang bekerja sama dengan UPTD tersebut. Kepala Kejari Sekadau, Adyantana Meru Herlambang, menjelaskan bahwa praktik dugaan korupsi ini berlangsung antara tahun 2021 hingga 2023, dengan nominal pungutan yang mencapai Rp 600 juta. 

 "Tersangka GDS membuat kesepakatan dengan R untuk mendirikan perusahaan. Dalam proses penyelenggaraan tera, keduanya diduga melakukan pungutan melebihi ketentuan yang berlaku," ujar Herlambang, didampingi oleh Kasi Pidana Khusus Kejari Sekadau, Irawan Soehendra, dan Kasi Intelijen Kejari Sekadau, John Christian Lumban Gaol, saat memberikan keterangan kepada media. Irawan Soehendra menambahkan bahwa penahanan ini merupakan langkah tegas dalam upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Sekadau.

 "Kami menerima laporan dari masyarakat dan segera melakukan penyelidikan. Setelah bukti cukup, kami menetapkan kedua tersangka dan melakukan penahanan," katanya. Sebagai informasi, tera adalah tanda uji pada alat ukur, sedangkan tera ulang adalah pengujian kembali alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) secara berkala, yang penting dalam perdagangan untuk melindungi konsumen dan pedagang. Di sisi lain, Penasihat Hukum kedua tersangka, Munawar Rahim, menegaskan bahwa kliennya diduga melakukan pungutan liar atau gratifikasi. Ia meminta masyarakat untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah.

 "Kami berharap masyarakat menunggu proses hukum yang sah di pengadilan. Semua harus dibuktikan dengan fakta dan saksi-saksi yang akan dihadirkan di persidangan," ujar Munawar. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik yang seharusnya menjamin perlindungan bagi konsumen. (dina)