 |
| Rakor Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. (Foto:as) |
Plt. Kadinsos PP dan KB Kabupaten Sekadau, Martinus Ridi, menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Rakor dihadiri oleh 230 peserta, termasuk perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah, BPJS Kesehatan Cabang Sintang dan Sekadau, Kepala Desa se-Kabupaten Sekadau, Operator SIKS-NG Kabupaten Sekadau, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kabupaten Sekadau (TKSK), dan Koordinator Program Kerja Harapan Kabupaten Sekadau.
Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, yang membuka kegiatan tersebut, menyampaikan pentingnya perhatian kepada masyarakat yang tergolong miskin atau tidak mampu. Undang-undang pemerintah menegaskan bahwa pemerintah harus hadir untuk mengurus masyarakat miskin agar mereka dapat hidup layak dan mendapatkan perlindungan.
Subandrio mencatat bahwa data menunjukkan peningkatan jumlah masyarakat miskin, meskipun tidak signifikan. Persaingan yang ketat dalam kemajuan zaman menjadi salah satu penyebabnya.
"Pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurus masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," ujar Subandrio.
Wakil Bupati menekankan pentingnya memastikan bantuan tepat sasaran. Dia menyoroti perlunya penghapusan data bantuan bagi mereka yang ekonominya sudah membaik. Subandrio juga membahas koneksi data e-KTP dengan data miskin, mendesak warga yang belum merekam e-KTP untuk segera melakukannya.
"Jangan ada alasan tidak bisa merekam e-KTP. Mari dorong warga yang belum merekam agar segera melakukannya," tegas Subandrio. [red]
