Jawaban Eksekutif Terhadap PU Fraksi DPRD Sekadau - IKN Borneo

22 November 2022

Jawaban Eksekutif Terhadap PU Fraksi DPRD Sekadau

Paripurna ke-10 persidangan ke-1 DPRD Kabupaten Sekadau. Foto:wn
Sekadau Kalbar, Iknborneo.com - DPRD Kabupaten Sekadau menggelar paripurna ke-10 persidangan ke-1 dengan agenda jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sekadau terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau tahun 2023, bertempat di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Sekadau. Selasa, (22/11/2022).

Rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua ll, Zainal. Dihadiri Ketua DPRD Sekadau Radius Efendy, Sekretaris Daerah Sekadau, Mohammad Isa, dan Sekretaris Dewan, Nurhadi, serta 17 anggota dewan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sekadau, Aron, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa mengatakan, secara umum Pemerintah Daerah memberi penjelasan antara lain:

1. Perencanaan pendapatan, Belanja dan pembiayaan daerah di dalam rancangan perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 di susun secara inklusif dengan memperhatikan:

A. Prioritas Pembangunan Daerah.

B. Kemampuan Keuangan Daerah.

2. Alokasi belanja bunga Dan pengeluaran pembiayaan daerah.

3. Terkait pelaksanaan program, Kegiatan dan sub kegiatan yang di laksanakan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah tetap menjaga perencanaan anggaran.

4. Terhadap usulan dan masukkan dari fraksi DPRD dalam pemandangan umum terhadap program dan kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di sampaikan dalam matrix  jawaban yang terpisah dari jawaban yang di sampaikan pada saat ini.

Selanjutnya ia menerangkan bahwa dalam beberapa hari kedepan Pemerintah Daerah dan fraksi DPRD akan melakukan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

"Semoga pembahasan tersebut dapat memperkuat sinergisitas dalam penyusunan kebijakan serta meningkatkan kualitas penganggaran demi kepentingan masyarakat," pungkasnya. (wn).

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda